Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum BUMDes?

2

BUMDes merupukan sebuah badan usaha, dan badan usaha merupakan sebuah organisasi atau badan. Dimana badan merupakan suatu subyek hukum yang harus tunduk pada perikatan atau perundang undangan. Untuk itu perlu kita pahami tentang pertanggungjawaban hukum bumdes.

BUMDes tunduk pada hukum apa saja?




Oleh karen BUMDes merupakan badan usaha yang di danai oleh desa, maka selain tunduk pada hukum perdata dan pidana maka BUMDes juga tunduk dan terikat terhadap hukum administrasi negara. Karena berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. UU Desa dan Peraturan Pelaksananya merupakan hal hal yang mengikat BUMDes dalam ranah hukum administrasi negara.

Selanjutnya dalam ranah hukum perdata, oleh karena BUMDes telah melakukan transaksi dengan pihak lain atau mengadakan perjanjian dengan pihak lain, maka BUMDes juga tunduk dengan hukum perdata, khususnya buku 3 KUHPerdata tentang perikatan ( verbentenis ). Sehingga BUMDes secara perdata dapat digugat karena PHM ( Perbuatan melawan hukum ) karena telah berbuat dan merugikan pihak lain dan wajib untuk mengganti kerugian. Juga dapat digugat karena wan prestasi atas suatu perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain.

Selain pertanggungjawaban secara administrasi negara dan perdata, juga terdapat pertanggungjawaban hukum secara pidana. Karena perkembangan hukum pidana pelaku tidak harus perseorangan, tetapi sebuah korporasi maupun badan hukum bisa menjadi tersangka dalam perkara pidana. Oleh sebab itu maka, baik secara individu anggota dari organ BUMDes, maka BUMDes korporasi juga bisa sebagai pelaku atau subyek hukum dalam perkaran pidana.





p style=”text-align: justify;”>Untuk itu pertanggungjawaban hukum BUMDes, tidak hanya secara pidana apabila diduga melakukan tindak pidana, dan perdata apabila di duga melakukan perbuatan hukum dan wan prestasi, serta administrasi negara, melanggar ketentuan ketentuan dalam pemerintahan yang mengatur desa dan BUMDes.

Lalu siapakah Subyek Hukum dalam Hukum BUMdes?

Subyek hukum dalam BUMDes bisa perseorangan dalam bumdes, seperti pembina, pengawas dan pengurus apabila masih berbentu badan usaha. Apabila sudah berbentuk badan hukum, maka bukan hanya anggota dalam organ BUMDes, melainkan adalah korporasi atau badan hukum bumdes itu sendiri. ( supriadi asia ).




258
Bagikan manfaatkanya..
The short URL of the present article is: https://bumdes.biizaa.com/eAPxs

admin

2 thoughts on “Bagaimana Pertanggungjawaban Hukum BUMDes?

  1. Bagaimana jika barang yang dijual belikan dalam BUMDES dilakukan pemusnahan karena barang tersebut kadaluarsa??

    1. Ada dua hal yang perlu dilakukan, yang pertama adalah membukukan barang kadaluwarsa tersebut dalam akun khusus, sebagai contoh biaya kerusakan.

      Yang kedua adalah kadaluwarsa yang menyebabkan kerugian tersebut dilakukan oleh siapa, dan barang siapa merugikan harus menggantinya sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata sebagai PHM ( Perbuatan Melawan Hukum )..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Teknik Mencocokan 6 Jenis Usaha BUMDes dengan 3 Jenis Akuntansi BUMDes.

Kam Apr 9 , 2020
Untuk membuat laporan keuangan bumdes , tentu kita harus tahu jenis akuntansi bumdes yang sesuai dengan jenis usaha BUMDes, karena apabila tidak sesuai maka kita akan kesulitan membuat laporan keuangan dan juga akan kesulitan memperoleh informasi informasi akuntansi bumdes yang dibutuhkan, baik oleh manajemen, oleh pemegang saham atau desa maupun […]

You May Like

%d blogger menyukai ini: